NGAMPRAH,BBPOS- Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari DPRD.
Namun, capaian tersebut diingatkan agar tidak menjadi alasan untuk menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Asep Dedi, menilai opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merupakan bukti bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar dan memenuhi prinsip akuntabilitas.
Meski demikian, menurutnya WTP bukan ukuran keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Sebab, masyarakat lebih merasakan dampak nyata dari kualitas pelayanan publik dibanding sekadar capaian administratif.
“Ini prestasi yang patut diapresiasi. Tetapi pemerintah tidak boleh terjebak dalam euforia WTP. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Asep Dedi. Rabu (10/7).
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi keluhan warga, terutama terkait infrastruktur. Kondisi jalan, jaringan irigasi, hingga sarana pelayanan publik di berbagai wilayah dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurut Asep, kualitas infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerataan akses pendidikan, perbaikan sarana sekolah, pemenuhan tenaga pendidik, hingga penguatan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat harus menjadi prioritas pembangunan daerah.
Di sektor keagamaan, Asep meminta pemerintah segera menuntaskan Peraturan Bupati tentang Pesantren sebagai turunan regulasi yang selama ini dinantikan kalangan pesantren.
“Kita memiliki banyak pesantren yang berkontribusi besar dalam pembangunan karakter generasi muda. Karena itu regulasi yang mengatur dukungan terhadap pesantren harus segera diselesaikan agar memiliki kepastian hukum,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga melahirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, sektor pertanian dan peternakan dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih besar mengingat keduanya menjadi penopang ekonomi masyarakat Bandung Barat. Program ketahanan pangan, peningkatan produktivitas petani dan peternak, akses permodalan, serta perlindungan lahan pertanian produktif harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Asep mendorong hadirnya kebijakan yang lebih konkret untuk menekan angka pengangguran. Program pelatihan berbasis kebutuhan industri serta peningkatan keterampilan generasi muda dinilai penting untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Asep menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Keberhasilan sesungguhnya bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi bagaimana tata kelola keuangan yang baik mampu menghadirkan jalan yang layak, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah diakses, kesejahteraan petani meningkat, dan lapangan kerja yang semakin terbuka bagi masyarakat Bandung Barat,” pungkasnya.