Ngamprah, BBPOS – Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat terus melakukan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) yang selama ini menjadi acuan bagi masyarakat penerima manfaat.
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial KBB, Yuyun Budiarti mengatakan, Basis Data Terpadu (BDT) yang diverifikasi ulang adalah BDT 2015 yang berasal dari hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tahun ini Kemensos telah memverifikasi 71.306 penerima PKH. Jumlah itu dari hasil verifikasi berdasarkan data pengolahan final closhing,” ujar Yuyun saat ditemui di Ngamprah, Kamis (5/9/2019).
Ia menerangkan, Program PKH itu berdasarkan Peraturan Mentri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan.
Dimana pemerintah bertugas untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.
Verifikasi data, katanya, dimaksudkan agar bansos yang disalurkan nanti tepat sasaran, karena perubahan kondisi sosial ekonomi calon penerima.
Saat ini kata dia, bantuan PKH tersebar di 165 desa se- Bandung Barat, dimana proses pemberiannya sudah mau masuk tahap empat.
“mekanisme pencairan PKH ini dalam satu tahun itu ada empat tahap, yang pertama pada bulan Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli dan yang keempat pada bulan Oktober, jadi prosesnya tidak sekaligus cair, itu bertahap,” jelas Yuyun
Sementara itu menurut Kepala Seksi Jaminan Sosial, Novi Dewi Maharani, terdapat tujuh komponen yang menjadi target sasaran PKH, diantaranya, Anak Sekolah Dasar ((SD), Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Anak Sekolah Menengah Atas (SMA, Anak Pendidikan Usia Dini (PAUD), Disabilitas dan Lansia.
“Tujuh komponen yang menerima bantuan PKH, nilai bantuannya tidak sama, seperti, Balita Rp2,4 juta, Anak SD Rp900 ribu, Anak SMP Rp1,5 juta, anak SMA Rp2 juta, ibu hamil Rp2,4 juta, disabilitas Rp2,4 juta dan lansia Rp2,4 juta,” terangnya.
Lebih lanjut Novi memaparkan, dari data 425 yang di graduasi, saat ini rata-rata penerima sudah memiliki usaha secara mandiri.
Oleh sebab itu, ia akan terus melakukan upaya untuk memotivasi mereka agar lebih mandiri, tidak terus tergantung pada program PKH.
“Mereka bisa menyisihkan bantuannya untuk kebutuhan hidup, sehingga mereka memliki modal untuk usaha mandiri, tidak tergantung lagi pada program PKH,”pungkasnya. (Wit)
