NGAMPRAH,BBPOS- Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), mengajukan Anggaran sebesar Rp 20 M di APBD Perubahan.
Hak tersebut, untuk biaya perawatan rumah sakit bagi masyarakat yang belum tercover jaminan sosial.
Kepala Dinkes KBB, Dr Ernawan mengungkapkan, pengajuan anggaran ini untuk pembayaran ke rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
“Kita mengajukan tambahan Rp 20 M ke TAPD di anggaran perubahan 2023 ini, estimasi sampai Desember. Jadi untuk pembayaran ke rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan kita,” kata Ernawan di Ngamprah, Rabu (111/10/2023).
Ia mencatat, ada tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KBB yang menjalani kerjasama. Selain itu, Pemkab Bandung Barat juga telah bekejasama dengan rumah sakit lain seperti, RS Hasan Sadikin, Mitrakasih, Yudistira, IMC, Cahaya Kawaluyaan, Al-Ihsan dan lainnya.
Menurutnya, tingkat Universal Health Coverage (UHC) KBB baru mencapai kurang lebih 88 persen. Artinya, sekitar 12 persen masyarakat KBB masih belum mempunyai jaminan kesehatan.
“Kalau optimalnya UHC itu 95 persen, dari 12 persen itu belum tentu semuanya warga miskin. Karena dalam kepesertaan BPJS itu ada yang mandiri dan lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya saat ini dengan BPJS tengah melakukan optimalisasi untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat agar memiliki jaminan kesehatan.
“Setiap desa pastinya tidak sama jumlahnya, upaya untuk meningkatkan UHC itu kita bersama pihak BPJS sekarang di wilayah kecamatan Ngamprah. Kemudian nanti ke kecamatan lainnya,” tuturnya.
Meski demikian, Ernawan menjamin rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan akan melayani masyarakat.
“Karena sudah bekerjasama dengan kita, jadi kita berhak dan mereka (rumah sakit) wajib memberikan pelayanan kesehatan,” pungkasnya. ***
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latif mengintruksikan TAPD mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60 M untuk menindaklanjuti 3 permasalahan di Kabupaten Bandung Barat.
Ketiga persoalan tersebut yakni, kekeringan, pengembangan kewirausahaan terutama di sektor pertanian dan penanganan jaminan kesehatan masyarakat yang belum tercover oleh BPJS.
