NGAMPRAH,BBPOS- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sandy, meminta kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 yang menjerat seorang ASN di Kecamatan Cipongkor dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Sandy, proses hukum yang tengah berjalan harus dihormati. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terjadi dan kepercayaan publik terhadap birokrasi tetap terjaga.
“Kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pengawasan internal, dan integritas ASN. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tercoreng oleh ulah segelintir oknum. ASN adalah pelayan publik yang wajib menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas,” kata Sandy, selasa(14/7).
Ia menegaskan, Komisi I DPRD KBB akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah menyusul penetapan tersangka terhadap ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kasi PMD) Kecamatan Cipongkor tersebut.
Menurutnya, DPRD akan memastikan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, memperkuat mekanisme pengawasan, serta menjamin pelayanan publik tidak terganggu akibat proses hukum yang sedang berlangsung.
“Komisi I akan menjalankan fungsi pengawasan dengan memastikan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, memperkuat mekanisme pengawasan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi I menghormati sepenuhnya proses hukum yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Ia mengingatkan agar semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Komisi I DPRD menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan terhadap ASN yang diduga terlibat dalam kasus dana hibah. Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, sehingga setiap pihak berhak memperoleh proses hukum yang adil dan transparan. Namun, apabila nantinya terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan wewenang, maka sanksi harus ditegakkan tanpa pandang bulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan dan menahan seorang ASN yang menjabat sebagai Kasi PMD Kecamatan Cipongkor sekaligus Ketua Yayasan Anwarurohman sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1,5 miliar. Dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam proposal pengajuan hibah.