Ngamprah, BBPOS- Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan meminta aktivitas di jembatan Batujajar – Cihampelas (Jembalas) yang putus pada Minggu (2/1/2022) dihentikan sementara waktu.
Ia mengatakan, pihaknya bersama dinas terkait meminta kepada pengelola untuk mengkaji ulang kelayakan jembatan yang diresmikan belum lama ini.
“Kita rekomendasikan dihentikan dulu kegiatannya sebelum ada kajian bahwa jembatan itu bisa menjamin keamanan masyarakat,” katanya.
Ia menilai, keberadaan jembatan tersebut belum layak digunakan lantaran beresiko tinggi bagi masyarakat yang melintas. Terlebih ketika debit air naik.
“Hasil dari investigasi di lapangan memang jembatan itu dengan bentangan sepanjang 514 m dan lebar 2,5 meter di atas permukaan air memang beresiko cukup tinggi,” katanya.
Iwan menyebut, dari sisi pengamanan pun harus lebih diperhatikan oleh pengelola. Pasalnya, risiko terjadinya kecelakaan dengan kondisi jembatan tersebut cukup riskan.
“Apalagi kalau tidak ditunjang dengan safety first atau pengamanan. Apalagi dengan jembatan yang terbuka, lalu juga posisi jembatan pun naik turun dengan bantalan dari kayu,” katanya.
Ia pun meminta, pengelola pun menyiapkan langkah antisipatif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana penunjang.
“Misalkan pelampung, perahu karet, ada petugas semacam SAR yang senantiasa berjaga, juga bagaimana pengaturan lalin agar kendaraan yang melintas tidak terlalu banyak,”katanya.
Sementara itu, lanjut dia, berdasarkan informasi di lapangan menyebut, bahwa jembatan tersebut dibangun bukan dari swakelola masyarakat melainkan dibangun oleh perorangan (investor).
Namun demikian keberadaan jembatan Jembalas ini juga memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat seperti mengurai kecamatan, memperpendek jalur antar Batujajar-Cihampelas.
“Pastilah sedikit banyak menunjang peningkatan ekonomi juga, akan tetapi yang tidak boleh dilupakan bahwa keselamatan dari masyarakat itu jadi prioritas,” katanya.
Ia pun menegaskan, pemda tidak bisa melakukan pembiaran terhadap kegiatan di Jembalas tersebut lantaran harus ada kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan jembatan ini.
“Kita mengimbau kepada pemda untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Karena bagaimana pun juga pengguna jembatan tersebut adalah warga KBB. Kemudian berhak mendapat pelayan dan perlindungan,” pungkasnya.
