NGAMPRAH,BBPOS- Hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali memanas. Setelah pembahasan anggaran sempat berjalan alot, kini ketegangan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebut telah merembet ke jantung birokrasi pemerintahan.
Sorotan bahkan mengarah kepada Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Ade Zakir.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, delapan fraksi DPRD KBB mendorong Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail melakukan evaluasi terhadap Sekda, bahkan membuka kemungkinan pergantian pejabat pada posisi strategis tersebut.
Desakan itu mengemuka dalam pertemuan antara unsur pimpinan DPRD, ketua fraksi, ketua komisi, Sekretaris DPRD, Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Senin (24/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB hingga 15.00 WIB tersebut menjadi ruang terbuka bagi legislatif menyampaikan keresahan terkait hubungan kerja dengan jajaran eksekutif, terutama dalam proses pembahasan anggaran.
Situasi itu menjadi perhatian serius lantaran sebelumnya pembahasan KUA-PPAS 2027 sempat berlangsung alot. Bahkan, informasi yang berkembang menyebut sejumlah pimpinan DPRD menunjukkan sikap keras terhadap Sekda KBB dalam menyikapi persoalan koordinasi antara TAPD dan Banggar.
Kemarahan tersebut menggambarkan bahwa persoalan yang terjadi bukan lagi sekadar perbedaan pandangan teknis mengenai angka-angka dalam dokumen anggaran.
Ada persoalan komunikasi, koordinasi, dan relasi kelembagaan yang mulai menemukan titik tegangnya.
Delapan Fraksi Satu Sikap
Desakan evaluasi terhadap Sekda menjadi semakin kuat karena disebut tidak datang dari satu kelompok politik saja.
Delapan fraksi di DPRD KBB dikabarkan memiliki pandangan serupa agar Bupati mengevaluasi kinerja Sekda sebagai pejabat yang berada di posisi sentral dalam koordinasi birokrasi daerah sekaligus memiliki keterkaitan erat dengan TAPD.
Jika informasi tersebut benar, maka dinamika TAPD-Banggar telah memasuki wilayah politik pemerintahan yang jauh lebih sensitif.
Sebab, Sekda bukan sekadar pejabat administratif. Posisi tersebut merupakan simpul koordinasi antara kepala daerah, perangkat daerah, dan berbagai agenda pemerintahan, termasuk pengelolaan serta penyusunan kebijakan anggaran.
Karena itu, ketika persoalan koordinasi antara eksekutif dan legislatif sampai melahirkan desakan evaluasi terhadap Sekda, persoalannya tidak lagi dapat dibaca sebagai riak kecil dalam pembahasan APBD.
Ini menyangkut soliditas pemerintahan.
Di tengah tekanan politik tersebut, Bupati Jeje Ritchie Ismail belum menunjukkan keputusan final.
Bupati disebut masih mempelajari serta mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan DPRD sebelum menentukan langkah terhadap Sekda.
Sikap hati-hati itu dapat dipahami. Pergantian Sekda bukan keputusan yang dapat lahir semata-mata dari tekanan politik. Ada aspek administratif, evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi pijakan.
Namun, semakin lama keputusan ditahan, semakin besar pula ekspektasi politik yang mengarah ke meja Bupati.
Jeje kini berada di persimpangan.
Di satu sisi, ia harus menjaga soliditas birokrasi. Di sisi lain, hubungan harmonis dengan DPRD menjadi modal penting agar roda pemerintahan dan agenda pembangunan tidak tersandera konflik kelembagaan.
Bukan Lagi Sekadar Soal Anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Korp Alumni KNPI KBB Lily Supriyatna Hambali telah meminta Bupati dan Wakil Bupati turun tangan meredam ketegangan antara TAPD dan Banggar DPRD.
Menurut Lily, persoalan koordinasi yang berlarut-larut berpotensi mengganggu agenda pemerintahan, terutama pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
“Kini, persoalan tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar.Dari meja pembahasan anggaran, konflik bergeser menjadi evaluasi terhadap pucuk koordinasi birokrasi,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, jika tidak segera dikelola, ketegangan ini berpotensi menciptakan jarak politik antara eksekutif dan legislatif. Padahal, kedua lembaga tersebut memiliki kepentingan yang sama: memastikan APBD berjalan dan program pembangunan tidak berhenti di meja perdebatan.
“Publik pada akhirnya tidak membutuhkan perang urat saraf antara Gedung Sateh Pemkab dan Gedung DPRD. Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bekerja,” katanya.
Kini bola berada di tangan Bupati Jeje.
Ia menjelasakan, Apakah desakan delapan fraksi akan berujung pada evaluasi dan perubahan komposisi birokrasi, atau justru menjadi momentum bagi Bupati memperbaiki komunikasi antara TAPD dan Banggar?
Jawaban Jeje terhadap persoalan ini akan menjadi penentu. Sebab kata Lili, ketika delapan fraksi telah berada dalam satu garis tekanan, mempertahankan keadaan tanpa pembenahan juga memiliki konsekuensi politik.
‘Polemik TAPD-Banggar KBB kini bukan lagi sekadar soal anggaran. Ia telah berubah menjadi ujian terhadap kepemimpinan Bupati Jeje Ritchie Ismail dan soliditas pemerintahan Bandung Barat,” Pungkasnya.