NGAMPRAH, BBPOS— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sampai kini belum mengajukan calon Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Akan tetapi, muncul nama-nama Penjabat Bupati Bandung Barat itu yaitu Sekda KBB, Ade Zakir, Kepala Dinas Sosial Jabar, Dodo Zakaria dan Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Wahyu Wijaya.
Mencuat ketiga nama tersebut, memunculkan polemik di kalangan tertentu di Bandung Barat.
Salah satunya, sejumlah aktivis Bandung Barat yang secara serius membahas tentang calon Pj Bupati Bandung Barat versi mereka di ruang rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) KBB-Ngamprah, Selasa (8/8/2023).
Ketua MPI KNPI KBB, Lili Supriatna menuturkan, tugas yang dihadapi oleh Pj Bupati Bandung Barat cukup berat. Punya pekerjaan rumah (PR) yang harus ditangani secara serius.
“KBB kan punya persoalan khusus yang harus ditangani secara serius. Jadi hati-hati Mendagri dalam menentukan Pj bupati ini,” kata Ketua MPI KNPI KBB.
Lili juga mengatakan, jabatan Pj bupati hanya sekitar 1,5 tahun dengan seabreg PR yang harus dituntaskan. Mulai dari Pemilu mendatang, sampai persoalan APBD Bandung Barat yang disebut-sebut alami defisit dengan persoalan klasik.
“Kita sudah melihat bagaimana kondisi keuangan KBB saat ini. Bagaimana defisit menjadi persoalan klasik yang selalu digaungkan oleh eksekutif dan legislatif,” katanya
Di sisi lain, tak diketahui tingkat kebenaranya apakah usulan anggarannya bersifat asal-asalan seolah-olah itu defisit.
Namun ternyata regulasi eksekutif dan legislatif tetap berjalan. Justru yang tersumbat itu adalah keberpihakan terhadap anggaran masyarakat.
“Contohnya kami kepemudaan hari ini tidak dilayani. Hibah baik itu, kepemudaan, Ormas, OKP tidak ada,”ujarnya
Oleh sebab itu , dia berharap untuk Pj Bupati merupakan pejabat yang tahu penyakit KBB. Artinya perlu spesialis Pj bupati yang harus faham kondisi KBB saat ini.
Walaupun demikian, Lili enggan menyebut nama calon yang diinginkan para aktivis itu.
“Pj ini kan wilayah Mendagri. Tapi karena ini menyangkut dengan sukses Pilpres, tugas Pj itu hanya satu menstabilkan Pipres, Pilkada dan Pileg,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Bandung Barat, Ujang Rohman mengatakan, selaku putera daerah ia berharap Pj Bupati Bandung Barat itu memahami kultur Bandung Barat.
“Ia harus mampu menyelesaikan masalah pembangunan di KBB. Baik kontek pembangunan, infrastruktur maupun non infrastruktur,” kata Ketua Karang Taruna KBB ini.
Pj bupati ke depan harus orang yang pekerja keras serta mampu mengembalikan nama baik KBB.
Menyinggung hasil diskusi para aktivis tersebut Ujang, yang kerap dipanggil Ujro ini mengatakan dua nama dipandang layak jadi Pj Bupati Bandung Barat yaitu Ade Zakir dan Dodo Zakaria.
Bukan tanpa alasan, para aktivis menyebut kedua nama ini. Pertama Ade Zakir, memang dipandang faham tentang kultur di KBB karena sebagai sekda dan berkarier cukup lama di sini.
Begitu juga dengan dr.Dodo Zakaria, yang cukup lama menjabat jabatan strategis di KBB, sebelum pindah ke Pemprov Jabar.
“Kalau saya sebetulnya, prinsipnya siapapun nanti dia harus punya komitmen dengan rakyat, itu yang paling penting,” katanya
Terpisah, Kepala Bakesbangpol KBB, Apung Hadiat Purwoko menjelaskan, aspirasi yang disampaikan para aktivis tersebut sah-sah saja di alam demokratis ini.
“Mereka hanya menyampaikan pendapatnya. Dan saya kira mereka tahu persis tentang kondisi KBB, isu KBB dan tahu wilayah KBB. Lagipula, yang dimunculkan mereka ini adalah parameter untuk dijadikan Pj ini seperti apa, bulan karena personnya,” katanya
Kepala Bidang Politik dalam Negeri Bakesbangpol KBB, Didin Suhendar mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari aktivis ke Sekda KBB
“Mudah-mudahan beliau merespon dengan apa yang sudah dirumuskan bersama pada pertemuan hari ini,” ungkapnya
Aspirasi itu, hendaknya
menjadi sebuah dorongan moral, supaya Bandung Barat lebih maju dan punya citra untuk membangun lebih baik ke depannya. ***
