LEMBANG,BBPOS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bandung Barat, (KBB), menggelar rapat paripurna terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023.
Dalam RAPBD tersebut, totalnya mencapai Rp3,32 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp826,48 miliar dan Pendapatan Transfer Rp3,39 triliun.
Sedangkan total Belanja mencapai Rp3,31 triliun masing-masing untuk Belanja Operasional Rp2,37 triliun, Belanja Modal Rp467 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp8,2 miliar, Belanja Transfer Rp473 miliar.
Ada selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja sebesar Rp7,70 miliar.
Untuk Pembangunan Daerah, penerimaan pembiayaan Rp102,13 miliar, pengeluaran Rp146,68 miliar, pengeluaran neto Rp44,73 miliar. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan mencapai Rp37,04 miliar.
Menurut Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif menjelaskan, Rancangan Anggaran tersebut lebih diarahkan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah APBD 2023 dilakukan penyesuaian sedikit yang difokuskan dan diprioritaskan untuk masyarakat seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan itu. Kita punya kesepemahaman dengan DPRD bahwa anggaran difokuskan ke masyarakat,” ujar Arsan, saat di temui usai sidang paripurna DPRD KBB di Hotel Novena, Jum’at (22/9/2023).
Ia mengatakan jika kebijakan anggaran APBD 2023, mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 merupakan salah satu turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KBB tahun 2018-3023.
Didalamnya terdapat kerangka pendanaan terhadap rencana operasionalilasi visi misi pembangunan daerah Bandung Barat.
” Anggaran ABPD perubahan 2023 mengacu kepada RPJMD KBB tahun 2018-2023,” ungkapnya.
Arsan menegaskan, dalam APBD Perubahan 2023 tersebut kalaupun ada pergeseran, itu untuk penyesuaian saja. Namun pada intinya, anggaran yang dialokasikan tetap bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
“Karena uang ini bukan uang OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Uang ini untuk masyarakat. Jadi kalau ada penyesuaian banyak kegiatan yang sifatnya (untuk) OPD, kita inikan (geser) bahwa uang ini untuk masyarakat itu yang paling penting,” paparnya.
Ia berharap, kebijakan yang diambil diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. hal tersebut, merupakan bagian implementasi dari sebuah sikap untuk bisa merasakan denyut nadi masyarakat.
“Kebijakan itu diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bandung Barat,” Pungkasnya.
