Ngamprah,BBPOS – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawabarat Dapil III, Aep Nurdin mengkritisi pemerintah terkait kebutuhan alat pelindung diri (APD) yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Di tengah perkembangan penyebaran virus corona di Indonesia saat ini makin meluas dan makin banyak pasien yang masuk ruang isolasi mengakibatkan habisnya stok APD di banyak rumah sakit.
Menurutnya, situasi ini akan berbahaya khususnya bagi perawat rumah sakit yang tengah merawat pasien Covid-19 menggunakan APD yang tidak mempunyai standar keamanan dan kesehatan.
“Kita lakukan monitoring sekaligus berkoordinasi dengan Sekda, kepala Dinas Kesahatan terkait kurangnya APD di rumah sakit. Lalu pentilator, ruang isolasi kalo misalkan rumah sakit pertama rujukan penuh otomatis RS daerah akan dipakai nantinya,” Ujar Aep di Ngamprah, Jumat (20/03/2020).
Pemerintah, sambungnya, harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas kelangkaan APD tersebut.
Sebab, saat ini di Bandung Barat sudah ada 42 orang yang masuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) Chovid-19.
“Mudah-mudahan bisa segera teratasi, karena data Dinkes di Bandung Barat sudah ada 42 orang ODP,” kata dia.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta seluruh jajaran Dinas Kesehatan Bandung Barat untuk melakukan koordinasi intensif dan memitigasi atas kondisi tersebut.
“Penanganan perlu ditingkatkan koordinasi sudah jalan karena ini masih sifatnya pengawasan belum kepada siaga 1,” jelas dia.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Hernawan mengatakan, jika ada suspek Corona dan APD tinggal sedikit maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit dengan jumlah APD yang memadai.
Hingga saat ini lqnjut dia, 42 pasien dalam pengawasan Corona atau suspek Corona di Bandung Barat.
“Bandung Barat masih ODP, kalo ada PDP pasti kita rujuk ke rumah sakit lini satu karena untuk perawatan di kita belum memenuhi. Paling di observasi saja,” pungkas dia.
