CIPATAT,BBPOS,- Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Bara Abdul Hadi Wijaya mengaku kecewa terkait rencana pengurangan anggaran hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk siswa Madrasah Aliyah (MA) dengan nilai sekitar Rp100 miliar.
Diketahui, Pemprov Jawa Barat rencananya akan mencoret anggaran BPMU dari daftar APBD Tahun Anggaran 2022.
Menurutnya, jika hal itu benar tejadi, tentunya bisa menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan mengingat bantuan sangat dibutuhkan dalam memenuhi biaya operasional.
“Harusnya ditambah bukan dikurangi, dan jika benar terjadi itu bisa jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan,” kata Abdul Hadi kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).
Ia merinci, pengurangan bantuan BPMU dari asalnya Rp700.000 per siswa setiap tahun menjadi Rp600.000. Sementara penerima bantuan itu totalnya ada sekitar 1,4 juta siswa di Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta, serta SMK, SMA, dan SLB swasta.
Politisi dari Fraksi PKS ini menilai, bantuan pendidikan itu sangat vital sehingga sebaiknya tidak dilakukan pemotongan. Urgensi dan prioritasnya sangat jelas, itu untuk sektor pendidikan. Jangan sampai mengorbankan anggaran pendidikan hanya demi dialihkan ke sektor lain yang tidak terlalu urgen.
Komisi V DPRD Jabar akan coba mempertahankan agar BPMU Rp700.000 per tahun tidak dikurangi. Itu untuk menjamin warga tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan gratis di sekolah swasta yang kewenangannya ada di Pemprov Jabar. Semoga pertimbangan itu jadi perhatian Banggar DPRD Jabar dan pihak eksekutif (gubernur).
“Pemprov memang sedang memprioritaskan pembangunan alun-alun, Masjid Aljabar, dan yang lainnya. Semoga tidak memangkas anggaran pendidikan, masa bantuan ke BUMD mencapai Rp261 miliar, tapi buat pendidikan dikurangi,” tutupnya.
