Penebangan Pohon Liar di Komplek Pemda Bandung Barat ,Dinas Bertindak

Ngamprah, BBPOS – Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyayangkan adanya warga yang menebang pohon dilahan milik pemerintah tanpa seijin Dinas Pemukiman dan Perumahan.

Kepala Bidang Aset pada BPKD KBB, Eva Nurhasanah mengatakan, apapun yang menyangkut aset pemerintah harus dilindungi. Terutama, dilingkungan Pemkab Bandung Barat, perlu adanya kejelasan terkait penebangan yang dilakukan warga tersebut.

“Dua pohon pines ukuran cukup besar ditebang oleh warga tanpa seijin dinas terkait. Segala sesuatu yang menyangkut aset pemerintah, memang harus kita lindungi. Inipun sebagai salah satu upaya kita dalam melindungi aset Pemda,” ujar Eva saat meninjau lokasi penebangan, Senibn (17/5/2021).

Meski demikian, pihaknya belum mengetahui apakah penebangan tanpa seijin pemerintah masuk kedalam ranah pidana atau tidak.

Menurut Eva, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait untuk membahas persoalan penebangan liar tersebut.

“Kita akan lakukan rapat dahulu untuk memastikan ada atau tidaknya sangsi penebangan pohon itu,” katanya.

Sementara itu, Kasatpol PP KBB, Asep Sehabudin mengungkapkan, pihaknya tidak mengetahui adanya warga yang melakukan penebangan dilahan milik pemerintah.

Pasalnya, saat menjelang Idul Fitri, lanjutnya, anggota Satpol PP tengah disibukan menjaga pos penyekatan di Lembang dan Padalarang.

“Penabangan liar ini terjadi pada saat libur serta ketika pemerintah tengah sibuk melakukan penyekatan arus mudik lebaran idul fitri 1442 H. Jadi meninjau lokasi, Tiba-tiba kemarin ada penebangan dua pohon kayu ditanah milik Pemda,” katanya.

Menurutnya, meski ada surat dsri kepala desa, ia menilai, surat tersebut baru sebatas pengajuan. “Karena mau tidak mau sudah terjadi kesewenangan-wenangan tanpa minta ijin, walaupun ada surat dari Kepala Desa, itu kan sifatnya baru pengajuan,” katanya.

Asep menegaskan, secepatnya, dirinya akan membahas dan menindaklanjuti terkait penebangan liar tersebut dengan dinas terkait.

“Kita akan bahas tindak lanjutnya bagaimana. Nanti kita akan rapatkan dengan pimpinan langkah apa saja yang ditempuh,” pungkasnya.