Presisi Koalisi: Jabat Tangan Jangan Dimaknai Bergandengan

Moch Galuh Fauzi Mahasiswa S2 Kebijakan Publik UNPAD Peraih Beasiswa Unggulan Kemendikbud Kategori Masyarakat Berprestasi

PERGANTIAN nama koalisi AKUR menjadi koalisi LUMPAT harus bisa merubah substansi dari koalisi, itulah bahasa tubuh yang digambarkan Bupati dan para petinggi partai lainnya dalam pertemuan tempo hari di acara ulang tahun Partai Demokrat.

Pertemuan kemarin seperti menjawab berbagai dinamika yang berkembang beberapa hari ke belakang terkait akan keluarnya Perindo dan PPP dari Fraksi Nasional Persatuan Indonesia (NPI).
Secara terang-terangan Edi Mirwandi selaku ketua DPD Perindo KBB meminta koalisi dievalusi karena praktis tidak memberikan dampak terhadap partainya.

Yudha Hariwardana mendifinisikan koalisi sebagai persekutuan, aliansi, atau gabungan dari beberapa unsur, yang mana dalam kerjasamanya tiap-tiap kelompok memiliki kepentingan masing-masing. Koalisi pada umumnya berasas manfaat dan bersifat sementara.

Dari definisi di atas jelas bahwa sejatinya koalisi tidak bersifat abadi, apalagi ada paradigma bahwa tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan belaka.

Memaknai pertemuan dan jabatan tangan dengan bergandengan menuju koalisi Pilkada 2024 nampaknya terlalu berlebihan. Masih ingat betapa cairnya Pilkada 2018 lalu dimana Aa Umbara berani meninggalkan perahu PDIP untuk bergabung bersama Nasdem bisa dijadikan acuan betapa cairnya politik di momen Pilkada.

Fakta bahwa PKS sebagai pemilik kursi terbanyak di pileg 2019 kemarin akan menambah beban koalisi yang dibangun sejak Pilkada lalu ini, sudah menjadi konsekuensi logis efek dari kemenangan tersebut tentu akan membuat bargain PKS mengusung calonnya sebagai KBB 1 bisa menjadi jalan buntu mempertahankan koalisi ini di Pilkada mendatang.

Namun kuda-kuda Umbara tidak bisa dipandang sebelah mata. Lahir, besar, dan matang di politik dengan berbagai konflik tentu sudah membuat Umbara menyiapkan berbagai skenario termasuk memberikan kompensasi kepada PKS, bisa materi ataupun posisi.

Tidak berlebihan bila masyarakat berharap presisi membangun koalisi tidak lepas dari substansi dan esensi, yakni mengedepankan kehendak rakyat karena apapun nama dan partai manapun yang berkoalisi tetaplah kedaulatan tertinggi di tangan rakyat sebagaimana adagium Vox Populi Vox Dei yakni suara rakyat suara Tuhan.