Mantan Pejabat Bina Marga,Kritik Inkonsistensi Program Dinas PUPR

Mantan Kepala Dinas PUPR KBB, Dody Ahmad Sopiandi.foto: bbpos/Hendri

Bandung, BBPOS – Komisi III DPRD KBB menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya pada rapat evaluasi internal komisi dan rapat kerja.

Ada beberapa OPD dikritisi, tetapi sorotan lebih mengarah kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bandung Barat terkait serapan APBD 2020 hingga Agustus hanya terserap mencapai 30 persen.

“Kita melihat serapan anggaran di dinas PUPR kaitan dengan bidang jalan dan jembatan serapannya itu hanya sekitar 30% dan alasannya ada yang ditunda dan recofusing,” kata Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Setiawan kepada BBPOS, Rabu (12/8/2020).

Menurut Iwan, ketika program sudah di sahkan DPRD, maka pekerjaannya pun harus dilaksanakan. Ia pun tidak sepakat dengan alasan yang diberikan dinas PUPR terkait pekerjaan yang ditunda.

Aspek penanganan kata dia, hendaknya dinas PUPR mengutamakan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga. Sebab, di dalam program tersebut terdapat anggaran pemeliharaan terutama jalan-jalan yang sudah hancur.

“Jawaban mereka karena anggarannya ada yang ditunda dan recofusing. Jadi alasan mereka itu karena belum juga ada intruksi atau perintah dari Bupati Bandung Barat,” kata dia.

“Ketika tidak ketersediaan anggaran. Seharusnya kalo memang anggarannya sudah disepakati oleh dewan lalu anggaran itu kenapa tidak dilaksanakan,” tambahnya.

Sementara itu mantan Kepala Dinas PUPR KBB, Dody Ahmad Sopiandi pun menyesalkan Pemkab Bandung Barat yang dinilai abai ke sejumlah pembangunan jalan yang saat ini kondisinya buruk.

“Harusnya jalan yang sudah mantap dan baik dipelihara secara rutin. Ya harus disulkan ke anggota dewan pasti di acc kalau penjelasan jelas dari dinasnya,” ujar Dodi.

Dodi menyesalkan, jika COVID-19 menjadi alasan, sehingga tidak memungkin pemeliharaan jalan yang rusak.

Selain itu Dodi juga mengkritik kinerja dari para pejabat di dinas PUPR yang seharusnya peka terhadap kondisi jalan yang menjadi akses kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah pusat juga tidak mengharuskan semua anggaran ke penanganan COVID tapi dibagi persentasenya, tapi kenyataannya tidak dilakukan,” ungkap Dodi.

“Bisa di cek sejumlah jalan di selatan rusak kondisinya. Ya kalau bisa anggaran untuk pemiliharaan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat ditambah,” tambahnya.

Soal itu juga, Dodi menyesalkan tidak adanya rapat evaluasi yang dilakukan bupati dan sekda terkait sejumlah pembangunan di Bandung Barat.

Asisten 2 sebagai koordinator pembangunan, seharusnya juga kata Dodi, menjalankan fungsinya melakukan evaluasi memanggil dinas terkait

“Harusnya ada rapat evaluasi sempai dimana kemajuan pembangunan di wilayah. Waktu zaman bupati almarhum Pak Abubakar setiap bulan dilakukan rapat evaluasi pembangunan,” tandasnya.