DPRD KBB Nilai Pemkab Tidak Transparan

Ngamprah, BBPOS – Panitia Kerja (Panja) DPRD KBB meminta Pemkab Bandung Barat transparan dalam penggunaan dana penanganan COVID-19.

Pasalnya, hingga saat ini Pemkab Bandung Barat belum melakukan pelaporan secara rinci penggunaan dan tersebut kepada pihak DPRD KBB.

“Sampai saat ini belum ada laporan terperinci dari gugus tugas terkait anggaran yang dipakai sampai Rp 224 miliar,” ucap Bagja Ketua Panja percepatan dan penanganan COVID-19 DPRD KBB kepada BBPOS, Rabu (12/8).

Menurutnya, selama ini banyak bantuan penanganan COVID-19 dari sejumlah pihak baik dari instansi pemerintahan maupun swasta serta perorangan mengalir ke Pemkab Bandung Barat.

“Anggaran yang telah disediakan tidak terpakai banyak.DPRD KBB baik Panja dan Badan Anggaran (Banggar) hanya diberi data secara global atau umum tidak secara rinci,” katanya

Untuk itu lanjut Bagja, DPRD KBB melakukan evaluasi semesteran dan progmosis untuk melihat dan meminta data scara rinci pergeseran recofusing anggaran.

“Hari ini dan Kamis kita lakukan evaluasi guna melihat pergesean itu berapa, darimana saja dan disimpan dimana kemudian digunakan untuk apa,” kata dia.

Bagja juga meminta Pemkab Bandung Barat agar lebih fokus dalam penanganan COVID-19. Jangan hanya konsen ke Bantuan Sosial (Bansos).

“Jadi jangan konsen ke bansos terus tapi penyakitnya didiemin. Jadi kelihatannya bansos orentif kan KBB mah bansos we,” kata dia.

Selain itu, ia juga meminta Pemerintah KBB baik Gugus Tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk bersikap bijak jika ada kritik dari luar terkait penanganan COVID-19 sebagai masukan.

“Jadi buat introspeksi diri untuk melengkapi dan menyempurnakan tindakan selama ini yang mungkin dianggap kurang tepat guna atau tepat sasaran,” katanya.