Warga Disubsidi Pemprov Jabar Bertambah

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran (Unpad) dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5/20). (Foto: Rizal/Humas Jabar)

Bandung, BBPOS – Akibat wabah COVID-19, 2/3 penduduk dari total populasi warga Jawa Barat terdampak secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran (Unpad) dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5/20).

Emil mengatakan, saat kondisi seperti ini kepekaan atau solidaritas sosial diperlukan untuk membantu sesama. Terlebih saat ini bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.

“Dari kaca mata kami (Pemerintah Daerah Provinsi Jabar), narasi pembatasan sosial kedaruratan (berubah) menjadi solidaritas sosial. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan keberkahan, bulan tolong menolong,” katanya.

Emil menyebut, setidaknya terdapat 38 juta jiwa yang saat ini disubsidi oleh Pemprov Jabar yang sebelumnya hanya berkisar 9,4 jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 2/3 dari jumlah penduduk Jabar sekitar 50 juta jiwa.

“Bahwa COVID-19 ini adalah perang yang meluluhlantahkan semua dimensi pembangunan, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Untuk saat ini, kata Emil, pentingnya keadilan fiskal, yakni perspektif anggaran yang perlu diterapkan pemerintah pusat ke daerah harus berdasarkan jumlah penduduk, bukan jumlah wilayah.

“Provinsi Jabar yang memiliki jumlah penduduk lebih besar namun anggaran yang diberikan pemerintah pusat lebih sedikit dibanding provinsi lain yang penduduknya lebih sedikit,”katanya.

Ia berharap, pemerintah pusat bisa menyesuaikan anggaran bagi provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Hal tersebut akan menunjukkan kualitas pelayanan kepada masyarakat nantinya. Terlebih menghadapi situasi darurat seperti saat ini.

“Jadi, ada ketidakadilan fiskal. Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat COVID-19, anggaran sedikit penduduk kita (Jabar) banyak,”katanya. (Fit)