Ujro: OPD Harus Mampu Implementasikan Visi Misi “AKUR”

Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat, Ujang Rohman.

Ngamprah, BBPOS – Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat, Ujang Rohman menilai kepala instansi di lingkup Pemda saat ini masih kurang mendukung program yang dicanangkan kepemimpinan Aa Umbara Sutisna.

Menurut dia, program-program dinas di Bandung Barat dinilai masih belum menunjukkan hasil yang maksimal dan hanya berfokus pada kegiatan seremonial.

“Program-progam yang mungkin copy paste. Mestinya, misalkan dinas itu lebih mendukung terhadap program yang itu sudah jelas ada pada visi dari pemerintahan saat ini yang tertuang dalam RPJMD ” ujar Ujang Rohman di Ngamprah, Rabu (26/02/2020).

Dia menilai, selama ini Instansi di KBB tidak memiliki skala prioritas yg mendukung terhadap keberhasilan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Padahal saat ini masih banyak masyarakat Bandung Barat yang membutuhkan kehadiran program unggulan yang di sosialisasikan dari tahun sebelumnya.

Misalkan seperti Dinas Perhubungan kata dia, Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah pelosok Bandung Barat masih banyak yang belum teraliri penerangan.

“Program Bandung Barat Caang itu steakholdernya kan di Dishub, ada bidangnya. Tapi sekarang masih banyak yang gelap, jadi mereka harus mengedepankan program itu. Ini untuk kepentingan masyarakat KBB,” kata dia.

Lanjut Ujro sapaannya, semestinya setiap Dinas di Pemda Bandung Barat jangan hanya mengadalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya terbatas.

Untuk itu, dia menyarankan agar setiap instansi di lingkup Pemda untuk segera menyusun stategi pemasukan anggaran baik dari Kementrian maupum dari Pemerintah Provinsi dengan menyusun program-program prioritas tersebut. Langkah yang dimaksud untuk mempermudah pengelolaan keuangan agar program pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.

Kondisi saat ini langkah-langkah yang dilakukan oleh bupati sudah tepat dgn cara membangun kemitraan dgn perusahaan-perusahaan dengan memanpaatkan dana CSR dan komunikasi yang dibangun oleh bupati dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Harusnya langkah-langkah itu dilakukan oleh Dinas teknis,” terang Ujro.

Karena menurutnya saat ini, di tengah kondisi saat ini, khususnya Kepala Dinas tidak bisa hanya bergantung pada APBD saja.

“Seperti halnya dinas lain, kan saat ini asumsinya anggaran terbatas kan harus ada kreatifitas sendiri sebetulnya. Karena kalo mengandalkan APBD KBB, kapan mau selesai kan selalu ada klaim bahwa anggaran Bandung Barat kecil, kan gitu.” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, jika serius intansi di Pemda Bandung Barat berkreatif mencari sumber anggaran yang ada di bidangnya. Hal itu akan berpotensi besar menjadikan program pemerintah cepat terealisasi.

“Saya sering katakan bahwa kita seharusnya tidak lagi berpikir menggantungkan harapan dari hasil APBD. Banyak potensi yang bisa digali salah satunya dengan mengembangkan kedekatan dengan pemerintah pusat,” ucapnya.