Pasar Tagog Padalarang Akan Dibangun, Pedagang Pasar Segera Direlokasi Usai Lebaran

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Barat, Riki Triyadi. Foto:BBPOS/Hendri

Ngamprah, BBPOS – Pedagang Pasar Tagog Padalarang segera direlokasi ke Tempat Pasar Sementara (TPS) usai lebaran mendatang. Hal itu menyusul akan ada pembangunan pasar yang kini sudah dalam tahap proses lelang.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Barat, Riki Triyadi mengatakan pembangunan pasar Tagog Padalarang masih menunggu proses tahap lelang.

“Itu terlihat dari tim lelang yang tengah melelang paket manajemen kontruksi proyek tersebut,” ujar Riki kepada wartawan, Selasa (25/2/2020).

Menurut Riki, saat ini pasar Tagog Padalarang masih dalam tahap proses lelang, tahapan tersebut disesuaikan oleh tim lelang sampai pertengahan Maret.

“Kalo tidak ada halangan sesuai dengan perencanaan tahapan yang di sesuaikan oleh tim lelang, itu di pertengahan Maret paling lama itu sudah ada pemenang,” ujarnya.

Sebelum proses lelang selesai kata dia, pihaknya perlu mempersiapkan Tempat Pasar Sementara (TPS) untuk para pedagang pasar tagog padalarang.

Hal itu lanjut dia, agar para pedagang tidak merugi saat menunggu pembangunan pasar tagog padalarang selesai.

“Karena harus dipersiapkan yang namanya pedagang itu kalo pindah harus sesudah lebaran,” ucap dia.

Pembangunan TPS tersebut kata dia, jika pemenang lelang dan perjanjian kerjasama sudah ada. Dari bulan April sampai Mei sesudah lebaran, pemerintah baru membangun TPS.

“TPS ini harus disesuaikan kesepakatan dengan pedagang, kami dari pemerintah harus memfasilitasi. Jangan sampai TPS yang dibangun itu merugikan pedagang jadi harus di sekitar padalarang,” pungkas Riki.

Masih kata Riki, Pembangunan pasar tagog Padalarang diperkirakan rampung dua tahun. Dan menelan anggran Rp 72 Miliar. Setelah dibangun kata Riki, Pasar akan dikelola oleh pihak ketiga dengan  sistem investasi dengan pemerintah daerah.

“Pasar akan dikelola pihak ketiga selama 15 tahun, setelah itu bangunan akan diserahkan kepada pemerintah Daerah untuk dijadikan Aset”. ujarnya