PDIP Jabar Targetkan PAC dan Anak Ranting Terbentuk 8 Maret

Ngamprah, BBPOS – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat (Jabar) targetkan seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Anak Ranting se-Jabar terbentuk 8 Maret mendatang. Terbentuknya kepengurusan tersebut sangat bermanfat untuk mengetahui persoalan rakyat, sehingga bisa diketahui partai.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, saat ini partainya disibukan dengan pembentukan PAC dan pengurus ranting.

“Sesuai dengan intruksi partai, kita akan membentuk PAC, pengurus ranting dan pengurus anak ranting di seluruh Jawa Barat. Dimana tanggal 8 Maret itu sudah terbentuk semua,” ujar Ono pada wartawan disela-sela Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tugas Anggota DPRD Fraksi PDIP se-Jabar pada acara Rapat Kerja (Raker) PDIP Tahun 2020, di Hotel Mason Pine-Padalarang, Minggu (9/2/2020).

Pengurus inilah yang kemudian dijadikan organ partai, untuk menjadi tenaga pelopor yang bergerak dengan rakyat. Sehingga berbagai persoalan rakyat yang ada di Jabar saat ini, bisa diketahui partai.

Menurutnya, pengurus-pengurus ini harus membawa persoalan kondisi masyarakat tersebut, ke rapat-rapat internal partai. Terutama yang menyangkut persoalan masyarakat berbasis pedesaan/ kelurahan bahkan sampai tingkat RT/RW.

“Hal itu akan menjadi gambaran bagi partai, agar ditindaklanjuti oleh eksekutif dan legislatif di tingkat kota/kabupaten maupun tingkat provinsi,” tandasnya.

Dalam raker tersebut, Ono juga mengungkapkan tentang lima prioritas program kesejahteraan rakyat partainya. Masing-masing anggota DPRD kota/ kabupaten wajib mengisi daftar isian masalah yang berbasis komisi, untuk kemudian dikumpulkan.

“Sejauh ini kita sudah merekam lima persoalan yang ada di Jawa Barat. Yang meliputi sandang pangan papan, pendidikan kesehatan, jaminan social dan ketangakerjaan, infrastruktur dan lingkungan hidup,” jelasnya.

Ono menyebut, rekaman tersebut menjadi dasar bagi partai untuk memasukan program dalam masing-masing tingkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Kemudian menjadi dasar bagi partai untuk mengitruksikan pada jajaran partai agar memasukan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Kita berjuang untuk APBD, menghasilkan sesuai dengan raker,” tuturnya.