HK: Pelayanan KTP di KBB Normal

Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan.

Padalarang, BBPOS – Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan menyambut baik pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Bandung Barat segera normal kembali.

Hal tersebut lantaran ketersediaan blangko e-KTP di wilayahnya dapat dipastikan aman usai Disdukcapil KBB mendapatkan jatah blangko sebanyak 74.000 keping dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Pusat.

“Masyarakat KBB tidak usah risau terkait pelayanan e-KTP di KBB yang selama ini dinilai kurang optimal karena ketersediaan blangko yang minim,” katanya, Minggu (2/2/2020).

Ia menjelaskan, Pemkab Bandung Barat akan terus berbenah terkait optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan visi misi Bandung Barat.

“Yang pasti kita tidak mau kecewa dengan pelayanan yang diberikan, salah satunya adalah pembuatan KTP,”katanya.

HK mengakui, selama ini salah satu yang menjadi keluhan masyarakat yakni dalam pelayanan pembuatan e-KTP. Ia juga menegaskan, bahwa pembuatan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya.

“Kebanyakan yang ngeluh adalah pembuatan KTP, nah mudah mudahan sekarang masyarakat puas dengan pelayanan kami,”katanya.

Ia juga menegaskan, bahwa pembuatan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Bahkan Wakil Bupati Bandung Barat (KBB), Hengki Kurniawan berniat membuat sebuah gebrakan dengan memberikan hadiah berupa uang tunai bagi masyarakat yang berani melaporkan adanya praktik pungutan liar (pungli).

“Harus dilengkapi dengan Bukti -bukti berupa rekaman video. Sudah hentikan praktik pungli dan percaloan. Kasihan masyarakat karena mereka yang dirugikan. Saya menyediakan hadiah uang tunai satu juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan dengan disertai bukti misal foto atau video praktik pungli dan percaloan terutama dalam pengurusan KTP dan KK. Hadiahnya uang cash satu juta dari saya pribadi,” kata Hengky.

Hal ini juga sebagai upaya mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dari KKN sebagaimana diatur UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kita ingin di KBB ini bersih dari KKN dan pungli.

“Kebanyakan yang ngeluh adalah pembuatan KTP, nah mudah mudahan sekarang masyarakat puas dengan pelayanan kami. Ingat gratis ga bayar,”pungkasnya.

HK pun optimis, bahwa Disdukcapil KBB bisa memberikan pelayanan terbaik dan memberikan tingkat kepuasan pelayanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Bandung Barat

“Dan saya yakin Disdukcapil bisa bekerja dengan baik. Mari bersama-sama kita wujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan pungli. Mari layani masyarakat KBB dengan sepenuh hati kita. Jangan sampai kita mengkhianati amanah dari masyarakat KBB ini,”pungkasnya.