Rumah Retak-retak, Warga Tuding Pembangunan Kantor DPRD KBB Penyebabnya

Ngamprah, BBPOS – Proyek pembangunan kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) merusak bangunan lain yang mengakibatkan rumah warga mengalami retak. Salah satunya di RT 03/RW 08 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah.

Seorang warga RT 03, Saeful Rahman mengaku, keretakan tersebut diduga akibat pengerjaan proyek yang dilakukan oleh PT Amarta selaku pengembang yang tepat berada di depan rumahnya.

“Ini gara-gara pembangunan gedung DPRD, rumah saya retak-retak. Kami juga menyayangkan pihak PT Amarta atau siapapun tidak ada koordinasi kepada masyarakat. Kalau sudah begini, ya masyarakat lagi yang dirugikan,” ujar Saeful.

Ia menuturkan, dirinya bersama masyarakat yang terdampak pembangunan gedung dewan sudah mengajukan permintaan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada PT Amarta.

“Saya sudah menanyakan amdal (analisis dampak lingkungan) ke RT dan RW, bahkan sampai ke DPRD. Tapi, sampai sekarang belum ada tanggapan,” tandasnya.

Menurut Saeful, PT Amarta tidak ada koordinasi dengan masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut. Setidaknya ada sekitar 52 kepala keluarga (KK) wilayah tersebut yang terdampak.

“Jangankan kemarau, musim hujan saja debunya beberapa kali kami sapu tetap saja numpuk lagi. Tembok rumah saya retak-retak saat pasang pasak bumi terpaksa kami tambal sebagian,” jelasnya.

Ajuan protes ke PT Amarta maupun ke DPRD belum ada tanggapan. “Padahal sudah sebulan lebih saya protes,” ujarnya.

Rencananya, kata dia, bersama warga lainnya ia akan menggelar aksi unjuk rasa di depan pembangunan gedung dewan.

Sementara itu, Humas PT AMKA-LTM,KSO, Asep Adam mengatakan, proses sosialisasi sudah dilaksanakan sebelum proyek tersebut berjalan tepatnya di bulan Agustus 2019.

“Dalam sosialisasi diantaranya dihadiri pihak dinas, kontraktor, muspika dan perwakilan warga (termasuk RW 08 yang diwakili bpk H. Ade),” katanya.

Ia menambahkan, kompensasi atau kerahiman sudah berjalan sejak awal proyek dengan melibatkan pihak RW setempat. Selain itu juga, pengalokasian tenaga kerja pun memakai warga sekitar.

“Sesuai amanat pertemuan, 3 RW terdampak yaitu RW 7, 8 dan 14 masyarakatnya bekerja di proyek,” sebutnya.

Asep mengklaim, sejauh ini tidak menerima keluhan warga yang terdampak proyek. Bahkan sebagian besar masyarakat merasa senang dengan keberadaan proyek tersebut.

“Kami tidak pernah menerima keluhan serupa, termasuk dari tetangga sebelah rumah dari bapak yang ada dalam video,” tandasnya.