ULP Jangan Monopoli Proyek Pasar Tagog Padalarang

Sundaya, Ketua komisi II DPRD KBB. Foto: BBPOS/Hendri

Padalarang, BBPOS – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, Sundaya meminta proses pelelangan proyek pembangunan Pasar Tagog Padalarang tidak dimonopoli oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bandung Barat.

“Jadi minta ya se-transparan mungkin dan se-objektif mungkin. Permasalahannya kan bahwa pembangunan pasar padalarang, adanya dikotomi atau adanya monopoli,” ujar Sundaya saat ditemui wartawan di Padalarang, Senin (4/11/2019).

Menurutnya, hal tersebut mempersulit pengusaha swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi, untuk terjun di dalam proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah Bandung Barat.

Keterbukaan pihak ULP dalam proses lelang dapat memberikan peluang pengusaha lain untuk berinvestasi. Terlebih, pihaknya bakal memberikan masukan kepada pihak panitia ULP agar proses tersebut memberikan hasil yang optimal.

“Kami mengatakan demikian dan memang saat ini pasar padalarang akan dilelang dan pengusahanya terkesan masih ini-ini juga,” Tegas dia.

Sundaya menyayangkan sikap pemerintah Bandung Barat yang cenderung mendorong atau memberikan tekanan kepada para pengusaha peserta lelang.

“Jadi jangan terkesan pembangunan pasar padalarang adanya dikotomi monopoli dari salah satu yang memang mungkin ada penggiringan. Untuk panitia lelang saya menyarankan supaya tidak adanya terkesan tekanan arahan ataupun penggiringan untuk memenangkan salah satu pemenang lelang pasar padalarang,” Kata Sundaya seraya tersenyum.

Yang lebih penting kata dia, bagaimana caranya pemerintah dapat mengakomodir permasalahan yang ada di dalam Pasar Tagog Padalarang. Sebab sampai saat ini, Pasar Tagog Padalarang selalu menjadi sumber kemacetan dengan membludaknya pedagang yang meluber ke jalan.

“Nah ini bukan hanya ULP saja tapi bagaimana dinas terkait bisa mengakomodir semua para pedagang yang ada,” imbuh dia.

Dengan dibangunnya pasar padalarang tersebut, diharapkan nantinya mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh para pedagang kaki lima.

Lebih lanjut kata dia, termasuk calon pemenang lelang Pasar Tagog Padalarang harus mampu mengakomodir semua elemen yang ada di kawasan tersebut.

“Untuk itu lebih penting lagi terkait mengakomodir masalah eksisting masyarakat pasar yang ada hari ini,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan tokoh pendiri KBB, Asep Ado, ia meminta pemerintah daerah untuk mengakomodir semua pedagang lama yang ada di Pasar Tagog Padalarang.

“Pertama kedepankan eksisting, jangan sampai ada pedagang yang tidak kebagian,” kata dia.

Terlebih saat ini kata dia, di dalam Pasar Tagog Padalarang masih terdapat puluhan kios di tanah perairan yang memiliki ijin. Jangan sampai pemerintah daerah mengabaikan hal tersebut.

“Pemerintah daerah harus paham di Pasar Padalarang Berdiri juga beberapa puluhan kios di tanah perairan yang berijin dan itu ada yang punya ijinnnya. Jangan sampai di abaikan,” terang dia.

Ado menegaskan, revitalisasi Pasar Tagog Padalarang memang harus segera direalisasikan. Pasalnya, hal itu merupakan keinginan sebagian masyarakat Bandung Barat.

“Intinya pembangunan pasar padalarang saya mendukung sepenuhnya tapi semua pihak terakomodir oleh Pemda KBB” pungkasnya.