Desa Wajib Terlibat dalam Pemberantasan Stunting di KBB

Padalarang, BBPOS – Pemda Bandung Barat (KBB) dorong pemerintahan desa untuk berperan aktif memberantas stunting di Kabupaten Bandung Barat.

Sebelumnya di Bandung Barat, sepuluh desa difokuskan terlebih dahulu melaksanakan program tersebut. Namun demikian´╝îdesa lain pun kini didorong untuk melaksanakan program serupa.

Seperti diketahui stunting adalah kondisi pertumbuhan sesseorang terhambat akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga anak lahir. Hal itu terlihat ketika anak memasuki usia 2 tahun.

Sepuluh desa yang menjadi prioritas KBB terkait pemberantasan stunting yakni Desa Sindangkerta, Pataruman,Cipatik, Tanjungwangi, Cimerang, Ciburuy, Ciptagumati, Jatimekar, Jati, Saguling. Pasalnya, di kawasan tersebut ditenggarai banyak penderita stunting.

“Intervensi yang kita berikan untuk pencegahan terjadinya stunting dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan arahan ke desa supaya menyediakan anggaran untuk sosialisasi pencegahan stunting,” ujar Kepala DMPD KBB Wandiana pada BBPOS belum lama ini.

Anggarannya sambung Wandiana, bisa dialokasilan dari Dana Desa (DD) atau bantuan keuangan (Bankeu). Karena persoalan stunting tersebut dianggap serius.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri, telah memprioritaskan anggaran peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Salah satunya di bidang kesehatan termasuk pemberantasan stunting.

“Sebenarnya KBB sudah konsen terhadap persoalan stunting. Sepuluh desa itupun sebagai bentuk keseriusan pemerintah KBB dalam menangani stunting,” imbuhnya.

Persoalan stunting tersebut kata Wandiana, diatasi Pemkab Bandung Barat secara terpadu dengan melibatkan berbagai leading sektor. Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang terlibat di dalamnya antara lain Dinas Kesehatan, untuk fokus terhadap urusan medisnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan DPMD KBB Dewi Andani mengungkapkan, untuk mencegah berkembangnya stunting pihaknya memberdayakan peran para kader posyandu.

Hingga saat ini, sebanyak 2.351 kader posyandu telah mendapatkan pembinaan untuk menyampaikan kembali upaya pencegahan terjadinya stunting kepada masyarakat secara langsung.

“Kita juga mensosialisasikan pada para camat, ibu camat, kades, ibu kades dan sekdes se-KBB. Artinya KBB sudah konsen mengatasi persoalan stunting sebagai tindak lanjut dari intruksi bapak presiden,” paparnya.

Dewi menilai, peran posyandu cukup dominan dalam memberantas stunting. Terlebih, struktur dalam posyandu dirasa cukup komplit.

“Kalau DPMD fokus mendorong kebijakan para kades untuk alokasi anggaran, Dinkes urusan medis, maka pak camat, pak kades, Tim Penggerak PKK fokus bersama posyandu fokus menyebarluaskan informasi pada masyarakat,” terangnya. (Nie)