Desamart vs Minimarket

Ilustrasi/Net

Lembang, BBPOS – Dari 360 mini market yang beroperasi hanya 40 mini market yang mengantongi ijin resmi dari Pemda Bandung Barat. Demikian ungkap Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna kepada BBPOS, Kamis (1/11/2018).

Aa Umbara menjelaskan, masih adanya Kepala Desa (Kades) yang “nakal” dengan memberikan ijin pembangunan dan operasional bagi pengusaha mini market, secara tidak langsung berdampak pada usaha warung kecil milik masyarakat yang harus gulung tikar. Betapa tidak, harga dan varian kebutuhan pokok masyarakat lebih lengkap tersedia di mini market. Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama lemahnya daya saing masyarakat dalam perekonomian.

“Terus terang bagi kami (Pemda KBB,red) keberadaan mini market tidak sepenuhnya memberikan keuntungan, karena sebagian besar tidak mengantongi ijin yang resmi,”katanya.

Ia menambahkan, jika masih terdapat Kades yang masih memberikan ijin pembangunan dan operasional bagi pengusaha mini market, Aa Umbara tidak akan segan-segan memberikan sangsi tegas kepada Kades tersebut.

“Saya akan beri sangsi tegas kepada Kades yang masih memberikan ijin kepada mini market,”tambahnya.

Namun demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat, tengah menyiapkan program yang akan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat melalui program “Desamart”. Program tersebut diharapkan bisa menjadi solusi alternatif  menumbuhkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Lebih lanjut Aa Umbara mengatakan, jika masyarakat membelanjakan uangnya di mini market otomatis uang tersebut tidak akan langsung kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lain halnya jika masyarakat membelanjakan uangnya di “Desamart” secara otomatis keuntungan tersebut akan kembali dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat Desa setempat.

“Desamart merupakan warung modern yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan keuntungan yang didapat diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat dan aparat Desa,” kata Bupati Bandung Barat dengan nada optimis.

Ia berharap, realisasi program tersebut akan secepatnya terlaksana dengan perencanaan yang matang dan pendanaan yang relevan.

“Program ini akan terlaksana pada tahun 2019 mendatang, sekarang kita rencanakan sematang mungkin,”pungkasnya. (ADV)