Umbara : LPMD Harus Menjadi Wadah Untuk Mensejahtrakan dan Memajukan Masyarakat

BATUJAJAR BBPOS – Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Desa, Pemerintah Kab. Bandung Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan mitra kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan.

Oleh karena itu, Selasa (23/10), melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kab. Bandung Barat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan pengurus LPMD melalui ESQ 165 di LPMP Batujajar.

Menurut Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, LPMD memiliki peran yang sangat penting dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melestarikan hasil pembangunan Pemerintah Desa disamping perannya sebagai mitra Kepala Desa. Dengan demikian, para pengurusnya harua memiliki wawasan dan pengetahuan tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa.

“Melalui ESQ 165 ini diharapkan bisa merubah paradigma dan mental para pengurus LPMD agar lebih siap menghadapi pembangunan. Diharapkan dapat tercipta sinergitas antara pembangunan deaa dan kabupaten,” ujar Bupati.

Bupati juga memandang ESQ 165 ini sebagai upaya mewujudkan Bandung Barat yang religius sebagaimana tercantum dalam Visi AKUR (Aspiratif Kreatif Unggul Religius) melalui sentuhan rohaniah dan mental.

“Jadi, kedepannya para anggota LPMD diharapkan bisa menjadi teladan bagi masyarakat melalui ucapan dan perbuatan yang positif,” harapnya.

Kepala DPMD Kab. Bandung Barat, Wandiana SH menuturkan bahwa peningkatan kapasitas ini juga untuk memberikan siraman rohani bagi para anggota LPMD menuju Bandung Barat AKUR.

“Lebih jauh lagi sebagai ajang silaturahmi seluruh anggota LPMD dengan bupati serta menjadi salah satu agenda 100 hari kerja bupati n wabup terpilih,” ungkapnya.

Sbg bentuk peningkatan kapasitas sdm para anggota LPMD melalui pelatihan esq dlm rangka siraman rohani menuju bandung barat akur yg religius.

Karena menurutnya dalam melaksanakan roda pemerintahan tidak bisa lepas dari nilai-nilai keagamaan untuk memupuk rohani seluruh pemangku kepentingan. (***)